 |
| ilustrasi gambar, google.com |
Bahasa Aceh adalah salah satu bahasa daerah di Provinsi Aceh, yang dahulu disebut Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Provinsi ini terletak di ujung utara Pulau Sumatera, Indonesia. Bahasa Aceh termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia Barat dan memiliki hubungan kekerabatan dengan kelompok bahasa Campa di Vietnam Selatan dan Kamboja.
Di Provinsi Aceh bahasa Aceh memiliki kedudukan terpenting dan terhormat karena terutama menjadi lambang identitas daerah. Setiap kali orang bercerita tentang bahasa daerah di Aceh, pikiran orang secara otomatis akan tertuju kepada nama bahasa Aceh. Demikian pula, setiap kali orang mendengar ada orang dari Aceh yang sedang berbicara dalam bahasa daerah, secara serta-merta orang itu akan mengatakan bahwa mereka sedang bercakap-cakap dalam bahasa Aceh. Padahal, cerita tentang bahasa daerah di Aceh atau cerita tentang orang yang sedang bercakap-cakap dalam bahasa daerah Aceh belum tentu bahwa yang dimaksudkan itu adalah bahasa Aceh karena di Aceh bahasa daerah tidak hanya merupakan bahasa Aceh. Akan tetapi, karena telah menjadi lambang identitas daerah, bahasa Aceh menjadi lebih dikenal dan memperoleh perlakuan yang lebih istimewa dibandingkan dengan bahasa-bahasa daerah lain yang ada di provinsi itu.
Bahasa Aceh adalah bahasa sebagian besar penduduk. Jumlah penutur bahasa itu mengalahkan jumlah penutur bahasa-bahasa lain di provinsi ini, seperti bahasa Alas, bahasa Gayo, bahasa Tamiang, bahasa Jamèe, bahasa Devayan, bahasa Sigulai, bahasa Kluet, bahasa Singkil, dan bahasa Haloban. Dapat dikatakan bahwa di semua wilayah di Aceh ada orang-orang yang memakai bahasa Aceh. Bahkan, di beberapa kabupaten dengan jumlah penduduk yang relatif cukup banyak, seperti Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie, dan Aceh Besar, bahasa Aceh menjadi bahasa utama penduduk.
Kedudukan bahasa Aceh dikatakan pula istimewa disebabkan oleh upaya pembinaan bahasa tersebut melalui jalur pengajaran dan pemasyarakatan. Dari segi pengajaran, bahasa Aceh telah ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi sebuah mata ajaran muatan lokal yang harus diberikan di seluruh provinsi mulai dari kelas III sekolah dasar sampai dengan siswa menamatkan sekolah lanjutan tingkat pertama. Dari segi pemasyarakatan, sikap positif masyarakat terhadap bahasa Aceh cukup tinggi dengan cara mewujudkan suatu situasi yang kondusif bagi pemakaian bahasa tersebut. Hal itu dapat dilihat dari penggunaan bahasa Aceh di media massa dan media elektronik, lagu-lagu, spanduk, stiker, nama toko, dan tempat-tempat umum lainnya.
Upaya pengembangan bahasa Aceh melalui penelitian, pembakuan, dan pemeliharaan, yang secara umum melebihi bahasa-bahasa lain di Aceh, semakin memperkokoh kedudukan bahasa tersebut. Penelitian berbagai aspek bahasa Aceh dilakukan tidak semata-mata untuk kepentingan perekaman bahasa, tetapi juga untuk keperluan peningkatan mutu pemakaian bahasa itu. Beberapa pembakuan, seperti membuat pedoman ejaan dan kamus, dilakukan untuk menciptakan komunikasi yang luas dan efektif di kalangan masyarakat pengguna bahasa tersebut. Akhirnya, pemeliharaan bahasa Aceh dilaksanakan pula untuk meningkatkan kemampuan bahasa itu sebagai alat komunikasi etnik dengan mempertimbangkan perkembangan sosiokultural dan konteks sosial, ekonomi, budaya, serta kebijakan politik daerah.
Di Provinsi Aceh bahasa Aceh memiliki kedudukan terpenting dan terhormat karena terutama menjadi lambang identitas daerah. Setiap kali orang bercerita tentang bahasa daerah di Aceh, pikiran orang secara otomatis akan tertuju kepada nama bahasa Aceh. Demikian pula, setiap kali orang mendengar ada orang dari Aceh yang sedang berbicara dalam bahasa daerah, secara serta-merta orang itu akan mengatakan bahwa mereka sedang bercakap-cakap dalam bahasa Aceh. Padahal, cerita tentang bahasa daerah di Aceh atau cerita tentang orang yang sedang bercakap-cakap dalam bahasa daerah Aceh belum tentu bahwa yang dimaksudkan itu adalah bahasa Aceh karena di Aceh bahasa daerah tidak hanya merupakan bahasa Aceh. Akan tetapi, karena telah menjadi lambang identitas daerah, bahasa Aceh menjadi lebih dikenal dan memperoleh perlakuan yang lebih istimewa dibandingkan dengan bahasa-bahasa daerah lain yang ada di provinsi itu.
Bahasa Aceh adalah bahasa sebagian besar penduduk. Jumlah penutur bahasa itu mengalahkan jumlah penutur bahasa-bahasa lain di provinsi ini, seperti bahasa Alas, bahasa Gayo, bahasa Tamiang, bahasa Jamèe, bahasa Devayan, bahasa Sigulai, bahasa Kluet, bahasa Singkil, dan bahasa Haloban. Dapat dikatakan bahwa di semua wilayah di Aceh ada orang-orang yang memakai bahasa Aceh. Bahkan, di beberapa kabupaten dengan jumlah penduduk yang relatif cukup banyak, seperti Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie, dan Aceh Besar, bahasa Aceh menjadi bahasa utama penduduk.
Kedudukan bahasa Aceh dikatakan pula istimewa disebabkan oleh upaya pembinaan bahasa tersebut melalui jalur pengajaran dan pemasyarakatan. Dari segi pengajaran, bahasa Aceh telah ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi sebuah mata ajaran muatan lokal yang harus diberikan di seluruh provinsi mulai dari kelas III sekolah dasar sampai dengan siswa menamatkan sekolah lanjutan tingkat pertama. Dari segi pemasyarakatan, sikap positif masyarakat terhadap bahasa Aceh cukup tinggi dengan cara mewujudkan suatu situasi yang kondusif bagi pemakaian bahasa tersebut. Hal itu dapat dilihat dari penggunaan bahasa Aceh di media massa dan media elektronik, lagu-lagu, spanduk, stiker, nama toko, dan tempat-tempat umum lainnya.
Upaya pengembangan bahasa Aceh melalui penelitian, pembakuan, dan pemeliharaan, yang secara umum melebihi bahasa-bahasa lain di Aceh, semakin memperkokoh kedudukan bahasa tersebut. Penelitian berbagai aspek bahasa Aceh dilakukan tidak semata-mata untuk kepentingan perekaman bahasa, tetapi juga untuk keperluan peningkatan mutu pemakaian bahasa itu. Beberapa pembakuan, seperti membuat pedoman ejaan dan kamus, dilakukan untuk menciptakan komunikasi yang luas dan efektif di kalangan masyarakat pengguna bahasa tersebut. Akhirnya, pemeliharaan bahasa Aceh dilaksanakan pula untuk meningkatkan kemampuan bahasa itu sebagai alat komunikasi etnik dengan mempertimbangkan perkembangan sosiokultural dan konteks sosial, ekonomi, budaya, serta kebijakan politik daerah.
Posting Komentar